Politik

Bawaslu Minta Pejawat Kepala Daerah tak Manfaatkan Covid-19 |BCC Indonesia

Pemberian bantuan bisa jadi persoalan, apakah politis atau kemanusiaan.

BBCINDO.COM, JAKARTA — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan, Bawaslu mengawasi beberapa kepala daerah yang maju di Pilkada mulai memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi virus Corona. Menurut dia, pemberian bantuan tersebut berpotensi menjadi persoalan.

“Pemberian bantuan bisa menjadi persoalan. Apakah berlandaskan kemanusiaan atau ada tujuan politis? Itu susah dibedakan. Maka harus ada pengawasan ekstra hati-hati dari Bawaslu,” ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4).

Ia mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir menerima laporan dari jajaran Bawaslu di daerah. Laporan itu mengindikasikan ada pejawat kepala daerah yang membagikan paket sembako dan masker.

Dalam kemasan paket tersebut memuat gambar fotonya saja tanpa menyebutkan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota beserta jargon-jargonnya. Kepala daerah ini diketahui telah mendapatkan rekomendasi dari partai politiknya untuk maju dalam Pilkada 2020 mendatang.

“Masalahnya kepala daerah ini telah mendapatkan rekomendasi dari partai untuk maju dalam pilkada. Juga hanya memuat wajahnya saja. Bukan kami prasangka buruk, bisa saja disalahgunakan,” kata Abhan.

Ia menjelaskan, Bawaslu tidak melarang atau membatasi kepala daerah membantu warganya di tengah pandemi Covid-19 ini. Abhan menegaskan, sebaiknya situasi ini jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis pilkada.

Abhan meminta tidak terjadi abuse of power melihat tanggung jawab sebagai kepala daerah untuk membantu warganya. “Mari berpolitik dengan santun. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Laksanakan kewajiban sebagai kepala daerah,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) Indekstat, Ary Santoso. Ary berharap, saat ini para kepala daerah mengenyampingkan ambisi politik untuk meraih kekuasaan kembali. Segala macam tindakan dan pengambilan keputusan tak dilandasi oleh kepentingan politis.

“Semoga tidak ada kepala daerah petahana yang bertujuan ke sana. Lupakan sejenak hingar-bingar demokrasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat di tengah kondisi sekarang ini. Harus utamakan unsur kemanusiaan demi selamatkan warganya,” kata Ary.



Sumber Berita

Klik untuk komentar

Beri Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top