Politik

Ini Kata Legislator Soal TNI Atur Social Distancing

Meutya khawatir dianggap otoriter dengan melibatkan TNI mengatur social distancing.

BBCINDO.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid merespons wacana pelibatan TNI dalam pelaksanaan social distancing yang diserukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona (Covid-19). Ia menilai TNI belum saatnya dilibatkan dalam mengatur social distancing di tengah masyarakat. 

“Bertahap ya, kita harapkan sekarang tanpa TNI turun masyarakat bisa atas kesadaran diri,” kata Meutya kepada BBCINDO.COM, Senin (23/3).

Politikus Partai Golkar tersebut mengaku tidak ingin dianggap terlalu otoriter dengan melibatkan TNI dalam mengatur social distancing. Ia berharap agar kesadaran bahaya virus corona bisa segera tumbuh di tengah masyarakat.

Sementara itu, anggota komisi I DPR Charles Honoris menilai TNI-Polri perlu dilibatkan dalam mengatur social distancing. Menurutnya, pengaturan social distancing diperlukan mengingat dalam kondisi tertentu masyarakat bisa lupa atau bahkan abai dengan cara memperlambat penyebaran virus ini.

“Dengan jumlah personel TNI dan Polri yang besar dan menyebar di semua daerah, pengaturan social distancing bisa lebih efektif. Sebab, sekarang sudah bukan saatnya sosialisasi atau sekadar mengimbau penerapan social distancing, tetapi implementasi di lapangan,” ujar Charles dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan, agar imbauan social distancing menjadi aksi dan tidak sekadar imbauan, TNI bersama Polri diharapkan bisa hadir di tempat-tempat umum untuk memastikan warga menerapkan social distancing dengan jarak minimal 1 meter. TNI bersama Polri bisa secara persuasif dan humanis mengatur antrean dan jarak warga di transportasi umum, pusat berbelanjaan, dan tempat-tempat lainnya. 

“Selain mengatur social distancing, Babinsa bersama Binmas di tingkat desa/kelurahan, juga bisa mencegah adanya kerumunan warga sambil memberikan laporan terkait penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing. Ujung tombak TNI dan Polri ini juga bisa dipakai untuk distribusi kebutuhan pokok, nantinya apabila diperlukan,” kata politikus PDIP tersebut.



Sumber Berita

Klik untuk komentar

Beri Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top