Hukum

KPK Kawal Pengadaan Penanganan Covid-19 |BCC Indonesia

Pengadaan barang dan jasa penanganan covid-19 dikawal KPK.

BBCINDO.COM,JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bahkan menyinggung saat ini Indonesia terjebak praktik-praktik yang kotor sehingga masih ketergantungan bahan baku obat dan alat kesehatan  dari luar negeri. 

“KPK  akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan Alkes terlebih untuk situasi sekarang ini,” tegas Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Jumat (17/4).

Ali menambahkan, setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada Pengaduan KPK. “Kami (KPK) tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima,” ujar Ali.

Sebelumnya, Erick Thohir mengaku miris melihat ketergantungan bahan baku obat dan alat kesehatan Indonesia dari luar negeri. Erick menilai, ketergantungan ini menjadi persoalan bagi bangsa ketika terjadi situasi yang tidak biasa, terutama saat pandemi corona.

“Mohon maaf kalau saya bicara ini, sangat menyedihkan kalau negara sebesar Indonesia ini, 90 persen bahan baku dari luar negeri untuk industri obat. Sama juga alat kesehatan, mayoritas dari luar negeri,” ujar Erick saat meninjau RS Pertamina Jaya di Jakarta, Kamis (16/4).

Erick menilai sudah saatnya Indonesia serius mendorong ketahanan kesehatan dengan membuat bahan baku obat dan alat kesehatan sendiri. Dengan begitu, menurut Erick, Indonesia tak lantas selalu melakukan impor untuk bahan baku obat dan alat kesehatan.

Mengutip laporan dari majalah the Economist, kata Erick, adanya pandemi corona menjadi kesempatan bagi negara-negara yang memiliki komitmen mengonsolidasi segala kekuatannya untuk menjaga supply chain atau rantai pasok negara tersebut.
“Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak, janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor sehingga alat kesehatan musti impor, bahan baku musti impor,” lanjutnya. 

Erick mengajak semua pihak komitmen membongkar praktik-praktik kotor tersebut. Erick menilai pada prinsipnya, negara lain tidak akan peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Erick mengatakan, masyarakat Indonesialah yang harus peduli dengan apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan bangsa.

“Jangan semuanya ujung-ujungnya duit terus, akhirnya kita terjebak short term policy, didominasi mafia-mafia trader itu. Kita harus lawan dan Pak jokowi punya keberpihakan itu,” katanya. 
 



Sumber Berita

Klik untuk komentar

Beri Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top