Redaksi

Timah Indonesia: Berjaya di Periode pertama Jokowi, Ambruk di awal Periode kedua

Jakarta- Sudah jelas Pemerintah Indonesia belum memberi peluang kepada pihak lain untuk menyelenggarakan bursa timah, Enggartiasto Lukita sewaktu jadi menteri perdagangan malah melanggarnya. Padahal, secara tegas Permendag No. 32 Tahun 2013, tentang ekspor timah sudah tegas menutup peluang adanya Bursa Timah yang lain.

Menurut Kepala Biro Analisis Bappebti, Mardjoko, di Indonesia ini kita hanya perlu satu bursa penyelenggara perdagangan timah.

“Manfaatnya dengan satu bursa, kita sebagai eksportir timah terbesar di dunia dapat mengontrol harga internasional. Selama ini, harga timah ditentukan oleh pasar luar negeri, sehingga kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Jadi, harga cenderung dikontrol oleh buyers. Ini jelas tidak adil, lihatlah harga timah kita anjlok gara-gara ada bursa timah yang lain!” jelas Mardjoko.

Mardjoko menjelaskan duduk persoalah dengan sangat terang. Menurutnya, pengajuan izin pasar fisik timah oleh Serumpun Tin hingga saat ini belum diproses.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak Serumpun Tin, dan mengatakan pemerintah hanya memerlukan satu Bursa Timah dan satu harga. Sebab kalau ada dua harga dari bursa yang berbeda, buyers atau pasar akan bingung,” tegas Mardjoko.

Lebih jauh menurut Mardjoko, sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat, Indonesia harus menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia hanya memilki satu bursa dan satu harga.

“Oleh karena itu, bagi smelter kecil-menegah yang belum tergabung di Bursa Timah diharapkan bergabung dan menggunakan laboratorium dari perusahaan besar. Sehingga mereka pun bisa jual hasul produksinya di Bursa Timah. Jad, mari kita perkuat hanya satu Bursa Timah, yaitu BKDI” jelas Mardjoko di Jakarta (23/3).

Timah Indonesia: Berjaya di Periode pertama Jokowi, Ambruk di awal Periode kedua
Klik untuk komentar

Beri Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top